Gubernur Papua Tuding JUBI Media KNPB, Ini Komentar Pimred

:

Gubernur Papua, Lukas Enembe. Foto: Ist

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Apa jadinya dunia ini jika tidak ada media massa? Entahlah. Hanya mereka yang mengerti pentingnya media massa yang tahu manfaat media massa. Tampaknya, bagi Gubernur Papua, Lukas Enembe, media massa gampang dilabeli semaunya.
Sabtu, (17/08/13), Enembe secara blak-blakan menuding sebuah media online utama Papua www.tabloidjubi.com dan Majalah Jubi sebagai media Komite Nasional Papua Barat (KNPB). "Jubi itu media KNPB," kata Gubernur di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura, Sabtu (17/08/13).
Tudingan Gubernur Papua ini tentu saja membuat wartawan Jubi kaget. "Oh, ya?," tanya tabloidjubi.com kembali kepada Gubernur Papua, menanggapi perkataan dari orang nomor satu di Provinsi Papua ini.
Diberitakan di tabloidjubi.com, saat tudingan disampaikan, Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua yang berdiri bersebelahan dengan tabloidjubi.com hanya tersenyum mendengar pembicaraan singkat tersebut.
"Oh, media KNPB," kata Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua kepada tabloidjubi.com sambil menepuk pundak tabloidjubi.com.
Apa komentar Pimpinan Redaksi tabloidjubi.com terkait tudingan ini?
Ketika dikonfirmasi majalahselangkah.com, Victor Mambor, Pimpinan Redaksi tabloidjubi.com, Minggu (18/08/13) mengatakan, stigma seperti itu bukan hal baru.
Dikatakannya, sejak terbit tahun 2001, Jubi sudah identik dengan perlawanan, sehingga stigmatisasi seperti perkataan Gubernur Papua itu sudah menjadi resiko bagi siapa saja yang bekerja di Jubi.
"Stigma seperti itu sudah biasa. Yang lebih buruk bahkan pernah kami alami, dituduh korannya Organisasi Papua Merdeka (OPM)," katanya.
Tetapi, kata Victor, seorang Gubernur mestinya tak pantas berkata seperti itu. "Kapasitas seorang Gubernur tentu berbeda dengan masyarakat awam yang melihat fenomena sosial secara hitam putih," kata Victor Mambor, Pemimpin Redaksi tabloidjubi.com dan Majalah Jubi.
"Saya memahami tugas seorang Gubernur mungkin saja membuat Gubernur tak memiliki banyak waktu untuk memahami fenomena sosial yang terjadi pada masyarakatnya, termasuk memahami kebijakan redaksional sebuah media massa dan juga peran serta fungsi pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999," katanya.
Kata Victor, hal ini menjadi tanggung jawab para "pembisik" Gubernur untuk menyampaikannya.  
Victor Mambor yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura itu lebih lanjut mengatakan, "Kalau mau jujur, publik di luar Jayapura, terutama di luar Papua ini mengetahui apa yang dikerjakan Gubernur dan stafnya di Dok II itu dari tabloidjubi.com," katanya.
Kata Victor, pemerintah dalam hal ini Gubernur mestinya melihat media sebagai partner dalam pembangunan di Papua. Apalagi media online seperti tabloidjubi.com adalah lebih cepat menyampaikan apa yang terjadi di Papua, termasuk apa yang dilakukan Gubernur kepada publik.
"Berbeda dengan media cetak yang perlu proses panjang sebelum sampai ke pembacanya. Atau media elektronik seperti televisi dan radio yang spektrum penyiarannya terbatas, kecuali sudah menggunakan fasilitas streaming atau siaran berjaringan," kata Victor seperti dilangsir di tabloidjubi.com.
"Terserah, mau dibilang Koran OPM, media KNPB atau apa saja, kita ambil positifnya saja. Perkataan Gubernur itu membuktikan bahwa Jubi sudah menjalankan tugas dan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial," kata Victor Mambor menutup. (Ist/GE/MS)